Apa itu Omnibus Law Cipta Kerja?

Omnibus law adalah suatu istilah yang pertama kali muncul dalam pidato pertama Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya pada Minggu 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya Presiden menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law. Presiden mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law. Yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Presiden menyebutkan bahwa masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri, omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

Omnibus law adalah regulasi atau Undang-Undang (UU) yang mencakup berbagai isu atau topik. Definisi Omnibus law adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa latin, yaitu omnis yang berarti ‘untuk semua’ atau ‘banyak’. Menurut Bryan A Garner dalam bukunya "Black Law Dictionary Ninth Edition" menyebutkan bahwa Omnibus law berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau hal sekaligus, dan memiliki berbagai tujuan. Jadi skema regulasi yang sudah dikenal sejak 1840 ini merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu pengaturan saja. Bisa disimpulkan bahwa omnibus law adalah UU baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa UU sekaligus.